Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru

KETUA

ALIH BAHASA

MENU INTERAKTIF

Jumlah Pengunjung

197202
Hari IniHari Ini89
Minggu IniMinggu Ini102
Bulan IniBulan Ini316
Bulan LaluBulan Lalu1634
SeluruhnyaSeluruhnya197202

 

Artikel
ARTIKEL PDF Print E-mail
Written by Hairunnisacha   
Tuesday, 25 July 2017 15:24

Gubernur BI Agus DW Martowardojo (Senin, 24/7/17) dalam Diskusi Panel "Peran Ekonomi Syariah Dalam Arus Baru Ekonomi Indonesia ”menyampaikan Rasio Gini Indonesia sudah sedikit membaik dan sistem ekonomi syariah yang sudah mulai menjadi salah satu pilar pendukung dari sistem perekonomian Indonesia saat ini. Sepertinya kita harus senang, berharap dan optimis.

Kita menaruh harapan banyak dan mendorong pemerintah agar dapat  mengatasi kesenjangan dan kemiskinan bangsa ini, sehingga bangsa Indonesia dapat hidup layak dan sejahtera sebagaimana bangsa-bangsa lain.

Last Updated on Thursday, 27 July 2017 08:41
 
Revitalisasi Nash Syar'i Pada Produk Hukum Peradilan Agama PDF Print E-mail
Written by Admin   
Wednesday, 08 July 2015 09:28

Pada beberapa kesempatan mengikuti diklat PPC Terpadu II Calon Hakim Peradilan Agama, baik itu melalui kuliah umum yang disampaikan oleh Prof. Abdul Manan, S.H., S.I.p., M.Hum, maupun materi-materi yang disampaikan oleh Hakim Yustisial yang ditugaskan sebagai Tutor dan narasumber lainnya pada Balitbangdiklatkumdil Mahkamah Agung RI, ada beberapa hal yang sampai kini masih jelas terngiang di telinga Penulis, bahwa Putusan yang dilahirkan oleh Peradilan Agama saat ini kering dengan pertimbangan-pertimbangan hukum, khususnya Nash Syar'i.

Padahal sama-sama kita ketahui bersama bahwa Putusan adalah mahkotanya para Hakim, sebagaimana sebuah adagium "The Crown of The Judge is Decission". Nah, jika mahkota itu adalah milik Peradilan Agama, sudah semestinya memiliki ciri khas tersendiri yang membuatnya berbeda dengan "mahkota-mahkota" lainnya. Penulis masih cukup mengingat wejangan para Tutor yang terus diulang-ulang disampaikan kepada kami untuk meletakkan Nash Syar'i di atas segala pertimbangan hukum yang ada.

Himbauan tersebut tentunya dilatar-belakangi oleh suatu hal yang Penulis sebut dengan "kegersangan spirit Islam" dalam produk Peradilan Agama (putusan), padahal ini merupakan suatu hal yang fundamental sebagai pembeda sekaligus menjadi ciri khas produk-produk hukum yang lahir dari rahim Peradilan Agama. Mengapa demikian? Hal ini tidak terlepas dari main stream yang berkembang saat ini, dan pertumbuhan hukum di Indonesia yang dibayang-bayangi oleh doktrin Eropa Kontinental yang berkuasa di masa lalu.

Pada dasarnya Penulis menilai keadaan tersebut bukanlah suatu hal yang keliru, kita terkadang juga harus mengambil nilai-nilai baru yang datang dari luar, demi suatu pembaharuan dan kemajuan, namun bukan serta-merta membuang hal-hal yang sudah mengakar, apalagi jika hal tersebut merupakan suatu komponen dasar yang menjadi pondasi lahirnya peradilan ini.

Penulis tidak bermaksud mendiskreditkan "produk-produk" para tetua dan senior yang sudah jauh lebih lama meniti jalur ini, jelas telah teruji, telah mengecap pahit-manis pengalaman, dengan integritas yang sudah tidak diragukan lagi, namun demikianlah realita yang Penulis jumpai di lapangan, di lembaga tempat kita berkhidmat. Setelah duduk berembuk dengan rekan-rekan dari beragam latar belakang yang cukup mewakili penjuru Indonesia pun Penulis menemukan hal yang relatif tidak jauh berbeda. Hipotesis sementara Penulis adalah hal tersebut sudah menjadi "trend" baru yang berkembang di jagad Peradilan Agama saat ini.

Ada beberapa sampel yang bisa dikatakan sebagai common sense-nya produk-produk Peradilan Agama saat ini, misalnya saja putusan verstek, pada tataran konstituir kita lebih senang langsung menohok ke Pasal 125 HIR/Pasal 149 RBg. Jarang sekali yang mencoba menilik kembali Nash Syar'i yang mempunyai redaksi yang sama dengan pasal-pasal tersebut. Padahal jauh-jauh hari Rasulullah S.A.W. telah membicarakan hal tersebut sebagaimana dikutip oleh Imam Abu Bakar Ar-Razy Al-Jashash, Ahkamul Quran; Juz 5, Bab Luzuum Al-Ijaabah Liman Du’iya Ila AL-Haakim, hlm. 190 sebagai berikut:
من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له
Hal senada juga dapat kita temukan dalam Kitab Hadits Sunan Al-Qubra, Al-Baihaqi, Juz 1, hlm. 140.

Pada kasus lain misalnya, dalam landasan yuridis pembebanan pembuktian kepada Penggugat, pasal 163 HIR/Pasal 283 RBg langsung menjadi senjata pamungkas. Bukankah dalam risalah Umar Ibn Khattab  hal senada juga sudah dibicarakan? Sebagaimana kita ketahui Risalah Umar Ibn Khattab adalah surat yang dikirimkan oleh Khalifah Umar Ibn Khattab kepada salah seorang Gubernurnya, Abu Musa Al-Asy’ari. Surat tersebut memuat prinsip-prinsip dasar peradilan Islam dan juga menerangkan tentang bagaimana seharusnya seorang Hakim bersikap dalam persidangan. Salah satu isi surat tersebut terkait dengan beban pembuktian, yaitu:
البينة على من ادعى واليمين على من أنكر

Jika kita tilik lebih jauh, Rasullullah sebagai role model juga telah menerangkan secara jelas dalam sunnahnya. Lantas kenapa terkadang terabaikan? Seolah rentetan Nash tersebut terlompati begitu saja, ibarat membalik lembaran buku secara acak, tidak berurutan. Apakah karena hal-hal tersebut sudah kurang "seksi" dibicarakan di masa kini? Tidakkah kita ingat kata-kata sakti yang pernah diucapkan oleh proklamator kita? Jas Merah!! Ya.. jangan sekali-kali melupakan sejarah! Bagi kita warga Peradilan Agama pun demikian, jangan sekali-kali melupakan sejarah Peradilan Agama, para founding father, dan hal-hal penting lainnya yang tidak bisa dilepaskan dari Peradilan Agama.

Di Bulan Syawwal 1433 Hijriyyah lalu, Drs. Wahyu Widiana yang saat itu masih bertugas sebagai Dirjen Badilag dalam suatu kesempatan pada acara Halal bi Halal se-Sumatra Utara yang digelar di Pengadilan Agama Medan dalam sambutannya menyampaikan sebuah kalimat yang sulit Penulis lupakan. Rangkaian kata-kata itu adalah "Pengadilan Agama dari serambi masjid menuju serambi dunia, hati kita tetap terikat Masjid walau sudah mendunia”, yang intinya beliau berharap sekalipun Pengadilan Agama sudah mengalami banyak kemajuan, namun tidak melupakan cikal bakal Pengadilan Agama yang lahir dari serambi Masjid, bersahabat dengan para Alim Ulama, dan mau berbenah untuk kemajuan yang lebih baik. Sebuah seruan yang sarat dengan nilai-nilai filosofis. Kasarnya, jangan sekali-kali menjadi kacang yang lupa pada kulitnya.

Di era post-modernis ini, memang suatu yang berbau "klasik" terkadang sukar diterima. Isu-isu mutakhir seperti feminin justice, gender, dan trending topic lainnya lebih menyita perhatian dan mendapat tempat tersendiri. Tetapi jalan itu tetap ada, bukankah padanan Nash Syar'i dengan teori-teori terbaru jika disandingkan akan menghasilkan cita rasa khas tersendiri? Khasnya Peradilan Agama. Kita tetap bisa mendunia tanpa harus menanggalkan identitas, pun kita bisa melahirkan produk bernas dengan mengadopsi teori-teori modern yang jamak ditemukan saat ini. Akhirnya Peradilan Agama terus mendunia tanpa harus membuang "Jas Merah-nya". Sudah selayaknya kita menggali kembali khazanah asli yang tengah terkubur, namun mengikuti perkembangan terbaru juga merupakan sebuah keniscayaan.

Wallahu 'alam.

Last Updated on Wednesday, 08 July 2015 12:48
 
PDF Print E-mail
Saturday, 17 September 2011 00:42

Puasa Enam Hari di Bulan Syawal

Salah satu dari pintu-pintu kebaikan adalah melakukan puasa-puasa sunnah. Sebagaimana yang disabdakan Rosululloh Shollallohu ‘alaihi wa sallam: “Maukah aku tunjukkan padamu pintu-pintu kebaikan?; Puasa adalah perisai, …” (Hadits hasan shohih, riwayat Tirmidzi). Puasa dalam hadits ini merupakan perisai bagi seorang muslim baik di dunia maupun di akhirat. Di dunia, puasa adalah perisai dari perbuatan-perbuatan maksiat, sedangkan di akhirat nanti adalah perisai dari api neraka. Dalam sebuah hadits Qudsi disebutkan, “Dan senantiasa hamba-Ku mendekatkan diri kepadaKu dengan amalan-amalan sunnah sehingga Aku mencintainya.” (HR. Bukhori: 6502)

Puasa Seperti Setahun Penuh

Salah satu puasa yang dianjurkan/disunnahkan setelah berpuasa di bulan Romadhon adalah puasa enam hari di bulan Syawal. Puasa ini mempunyai keutamaan yang sangat istimewa. Dari Abu Ayyub Al Anshori, Rosululloh bersabda, “Barangsiapa yang berpuasa Romadhon kemudian berpuasa enam hari di bulan Syawal, maka dia seperti berpuasa setahun penuh.” (HR. Muslim no. 1164). Dari Tsauban, Rosululloh Shollallohu ‘alaihi wa sallam bersabda, “Barangsiapa berpuasa enam hari setelah hari raya Iedul Fitri, maka seperti berpuasa setahun penuh. Barangsiapa berbuat satu kebaikan, maka baginya sepuluh lipatnya.”Irwa’ul Gholil). Imam Nawawi rohimahullohSyarh Shohih Muslim 8/138, (HR. Ibnu Majah dan dishohihkan oleh Al Albani dalam mengatakan dalam “Dalam hadits ini terdapat dalil yang jelas bagi madzhab Syafi’i, Ahmad, Dawud beserta ulama yang sependapat dengannya yaitu puasa enam hari di bulan Syawal adalah suatu hal yang dianjurkan.”

Last Updated on Saturday, 23 August 2014 13:48
 
Makalah Biaya Perkara PDF Print E-mail
Written by Admin   
Friday, 17 December 2010 17:34

BIAYA PERKARA

DALAM PRAKTEK DI PENGADILAN AGAMA  *)

Oleh : Arif Hidayat

Image

PENDAHULUAN


Latar Belakang

Salah satu azas umum peradilan adalah azas sederhana, cepat, biaya ringan. Salah satu azas Hukum Acara Perdata adalah Berperkara dikenakan biaya atau dengan kata lain “Tidak ada biaya tidak ada perkara”

Suatu perkara di Pengadilan baru dapat didaftarkan apabila biaya sudah didaftarkan, kecuali dalam perkara prodeo sebagaimana ditentukan dalam pasal 237 HIR dan pasal 273 R.Bg.

Yang dimaksud dengan biaya perkara menurut HIR dan RBg tersebut adalah : Biaya kepaniteraan dan biaya proses (Pola Bndalmin, hal 35);

Setelah surat gugat atau gugat lisan dibuat, maka surat tersebut harus didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan yang bersangkutan, serta harus membayar lebh dahulu suatu persekot uang perkara sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 121 (4) HIR. Besarnya persekot/uang muka yang harus dibayar Penggugat ini tergantung daripada sifat dan macamnya perkara (Ny. Retnowulan, SH & Iskandar Oerip Kartawinata, SH. Hal. 16)

Last Updated on Friday, 22 August 2014 16:25