online


  • Selamat Datang

    Di Website Resmi Pengadilan Agama Tembilahan. Website ini merupakan website pengadilan yang sudah sesuai dengan Pedoman Rancangan dan Prinsip Aksesibilitas Website Pengadilan di Lingkungan Mahkamah Agung. Selain itu website ini dapat diakses oleh masyarakat yang difable.

    Selanjutnya


  • Mudahnya Menelusuri Perkara

    Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) merupakan Portal Pelayanan Informasi Perkara bagi Masyarakat Pencari Keadilan yang dapat diakses kapan saja dan dimana saja.

    Telusuri SIPP


  • Direktori Putusan

    Pencari keadilan dapat mendapatkan salinan putusan dengan cepat dan mudah dengan mengakses Direktori Putusan Mahkamah Agung RI satuan kerja Pengadilan Agama Tembilahan.

    Direktori Putusan


  • WHISTLEBLOWING SYSTEM

    Aplikasi yang disediakan oleh Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI, untuk melaporkan suatu perbuatan berindikasi pelanggaran yang terjadi di lingkungan Pengadilan.

    Kunjungi


  • PA. TEMBILAHAN WILAYAH ZONA INTEGRITAS

    Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani
  • Layanan Pendaftaran Online

     

    pendaftaran perkara online, pembayaran perkara online dan pemanggilan online dapat dilakukan melalui layanan E-Court Mahkamah Agung.

     

    Selanjutnya


  • Layanan Administrasi Pembebasan Biaya Perkara

    Penerimaan layanan pembebasan biaya perkara di Pengadilan Agama Tembilahan dengan menerapkan aplikasi berbasis web untuk memudah Petugas untuk menginput permohonan para pihak untuk berperkara secara prodeo.

    Manual Book


  • Sistem Tata Persuratan

    Sistem Tata Persuratan (SINTAPER) Pengadilan Agama Tembilahan bertujuan untuk mengarsipkan surat masuk dan keluar.

JADWAL SIDANG

Pengadilan Agama memberikan kemudahan akses informasi jadwal sidang untuk para pihak berperkara.

INFORMASI PERKARA

Melalui Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), anda akan mengetahui tahapan, status dan riwayat perkara.

DIREKTORI PUTUSAN

Publikasi putusan sebagai bentuk keterbukaan informasi dan layanan kepada masyarakat dalam mengakses putusan.

BIAYA PERKARA

Estimasi panjar biaya yang dibayar oleh pihak yang berperkara dalam proses penyelesaian suatu perkara.

SIMEWAH

Layanan Informasi Perkara Via SMS/Chat WhatsApp untuk perkara yang sudah terdaftar di PA. Tembilahan.

Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Publik

Pengadilan Agama Tembilahan

NO.

KODE DOKUMEN

NAMA DOKUMEN

AKSI

PELAYANAN PUBLIK

1.

SOP/AP/01

SOP Layanan Informasi Berbasis TI

Download

2.

SOP/AP/02

SOP Layanan Pos Bantuan Hukum

Download

3.

SOP/AP/03

SOP Layanan Sidang diluar Gedung

Download

4.

SOP/AP/06

SOP Layanan Sidang Terpadu

Download

5.

SOP/AP/18

SOP Layanan Mediasi

Download

6.

SOP/AP/19

SOP Layanan Pemanggilan Saksi

Download

7.

SOP/AP/20

SOP Layanan Mohon Bantuan pemeriksaan saksi ke PA/MS Lain

Download

8.

SOP/AP/21

SOP Layanan Mohon Bantuan pemeriksaan saksi dari PA/MS Lain

Download

9.

SOP/AP/22

SOP Layanan Pemeriksaan Setempat

Download

10.

SOP/AP/23

SOP Layanan Mohon Bantuan Pemeriksaan Setempat dari PA/MS lain

Download

11.

SOP/AP/24

SOP Layanan Mohon Bantuan Pemeriksaan Setempat ke PA/MS Lain

Download

12.

SOP/AP/25

SOP Layanan Tambah Biaya Panjar

Download

13.

SOP/AP/26

SOP Layanan Sita Jaminan

Download

14.

SOP/AP/27

SOP Layanan Sita Buntut

Download

15.

SOP/AP/28

SOP Layanan Sita Harta Bersama

Download

16.

SOP/AP/29

SOP Layanan Pemberitahuan Isi Putusan

Download

17.

SOP/AP/32

SOP Layanan Pengembalian Kutipan Akta Nikah

Download

18.

SOP/AP/33

SOP Layanan Ikrar Talak

Download

19.

SOP/AP/34

SOP Layanan Penerbitan dan Penyerahan Akta Cerai

Download

20.

SOP/AP/35

SOP Layanan Pengiriman Petikan Salinan Putusan Kepada ke KUA dan Dukcapil

Download

21.

SOP/AP/36

SOP Layanan Permintaan Produk Pengadilan

Download

22.

SOP/AP/38

SOP Layanan penerimaan perkara dalam ekonomi syariah dengan acara sederhana tidak memenuhi syarat

Download

23.

SOP/AP/39

SOP Layanan upaya Hukum keberatan dalam perkara ekonomi syari’ah dengan acara sederhana yang melewati batas waktu

Download

24.

SOP/AP/40

SOP Layanan upaya Hukum keberatan dalam perkara ekonomi syari’ah dengan acara sederhana yang memenuhi batas waktu

Download

25.

SOP/AP/41

SOP Layanan Banding

Download

26.

SOP/AP/42

SOP Layanan Kasasi

Download

27.

SOP/AP/43

SOP Layanan Kasasi Yang Tidak Memenuhi Syarat Formal Dengan Alasan Melebihi Batas waktu

Download

28.

SOP/AP/44

SOP Layanan Kasasi Yang  Tidak Memenuhi Syarat Formal Dengan Alasan Tidak Mengajukan Memori Kasasi

Download

29.

SOP/AP/45

SOP Layanan Peninjauan Kembali

Download

30.

SOP/AP/46

SOP Layanan Prodeo Pada Tingkat Pertama

Download

31.

SOP/AP/47

SOP Layanan Prodeo Pada Tingkat Banding

Download

32.

SOP/AP/48

SOP Layanan Prodeo Pada Tingkat Kasasi

Download

33.

SOP/AP/49

SOP Layanan Pembebasan Biaya Perkara Tingkat Pertama

Download

34.

SOP/AP/50

SOP Layanan Pembebasan Biaya Perkara Tingkat Banding

Download

35.

SOP/AP/51

SOP Layanan Pembebasan Biaya Perkara Tingkat Kasasi

Download

36.

SOP/AP/52

SOP Layanan Permohonan Eksekusi Riil

Download

37.

SOP/AP/53

SOP Layanan Permohonan Eksekusi Pembayaran Sejumlah Uang

Download

38.

SOP/AP/54

SOP Layanan Permohonan Eksekusi Selain Putusan PA/MS dengan lelang

Download

39.

SOP/AP/55

SOP Layanan Mohon Bantuan Eksekusi ke PA/MS Lain

Download

40.

SOP/AP/56

SOP Layanan Mohon Bantuan Eksekusi dari PA/MS Lain

Download

41.

SOP/AP/57

SOP Layanan Permohonan Konsinyasi

Download

42.

SOP/AP/58

SOP Layanan Permohonan Itsbat Rukyat Hilal

Download

43.

SOP/AP/63

SOP Layanan Permohonan Pendaftaran Surat Kuasa Khusus

Download

44.

SOP/AP/64

SOP Layanan Permohonan Isbat Nikah Volunter

Download

  • Prosedur Permohonan Informasi
  • Pengaduan
  • Prosedur Layanan Hukum

Tata Cara Pendoman Pelayan Informasi

Ketua Mahkamah Agung RI pada tanggal 5 Januari 2011 telah menerbitkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan  

|| Selengkapnya ||

Read More

Bagaimana Tata Cara Pengaduan ?

Syarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan.

|| Selengkapnya ||

Read More

Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Tidak Mampu

Mahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.

|| Kunjungi E-Court ||

 

Read More

UCAPAN SELAMAT

APLIKASI PENDUKUNG