Di Website Resmi Pengadilan Agama Tembilahan. Website ini merupakan website pengadilan yang sudah sesuai dengan Pedoman Rancangan dan Prinsip Aksesibilitas Website Pengadilan di Lingkungan Mahkamah Agung. Selain itu website ini dapat diakses oleh masyarakat yang difable.
Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama telah menetapkan 8 (Delapan) program prioritas Tahun 2022.
(Elektronik Sarana Pelayanan Cepat Terintegrasi Pengadilan Agama Tembilahan) merupakan Inovasi berbasis Aplikasi merupakan salah satu bentuk peningkatan layanan publik dalam rangka mendukung pembangunan Zona Integritas di Pengadilan Agama Tembilahan.
Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) merupakan Portal Pelayanan Informasi Perkara bagi Masyarakat Pencari Keadilan yang dapat diakses kapan saja dan dimana saja.
Pencari keadilan dapat mendapatkan salinan putusan dengan cepat dan mudah dengan mengakses Direktori Putusan Mahkamah Agung RI satuan kerja Pengadilan Agama Tembilahan.
Aplikasi yang disediakan oleh Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI, untuk melaporkan suatu perbuatan berindikasi pelanggaran yang terjadi di lingkungan Pengadilan.
Penerimaan layanan pembebasan biaya perkara di Pengadilan Agama Tembilahan dengan menerapkan aplikasi berbasis web untuk memudah Petugas untuk menginput permohonan para pihak untuk berperkara secara prodeo.
Sistem Tata Persuratan (SINTAPER) Pengadilan Agama Tembilahan bertujuan untuk mengarsipkan surat masuk dan keluar.
Tembilahan - Ketua Pengadilan Agama Tembilahan yang diwakili oleh Saiful Rahman, S.HI.,M.H (Wakil Ketua) hadiri rapat koordinasi Analisis Evaluasi Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan di Kabupaten Indragiri Hilir yang digelar Mapolres Indragiri Hilir, Senin 09 Oktober 2023.
Bertempat di Ruang Rekonfu Polres Indragiri Hilir Jalan Gajah Mada Nomor : 2, Kelurahan Tembilahan, Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, Riau.
Tepat pukul 08.00 WIB, berlangsung rapat Koordinasi Analisis Evaluasi Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan yang digelar Mapolres Indragiri Hilir.
Rapat Koordinasi tersebut dipimpin langsung oleh Bupati Indragiri Hilir (Drs. H.M Wardan, M.P) didampingi Kapolres Inhil AKBP Norhayat, dengan membahas Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) yang selalu mengintai Nusantara setiap tahunnya. Serta bahaya kebakaran yang kerap terjadi diwilayah yang memiliki hutan, lahan gambut ataupun perkebunan luas, termasuk di Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil).
Menyikapi kondisi tersebut, Polres Inhil menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) dalam rangka analisa dan evaluasi (Anev) penanganan karhutla bersama Forkopimda dan Pemerintah Kabupaten Inhil, serta seluruh Instansi terkait lainnya.
Bupati Inhil HM Wardan dalam sambutannya mengatakan bahwa, Pemda Inhil bersama Forkopimda akan terus melakukan pemantauan terhadap kondisi terkini di lapangan.
Bupati Wardan menghimbau kepada seluruh masyarakat agar tidak membuka lahan dengan cara di bakar. Mencegah hal itu terjadi, ia mengatakan akan terus melakukan patroli.
Beliau juga mengharapkan partisipasi masyarakat agar dapat ikut bekerjasama dengan petugas dalam upaya melakukan pemadaman serta pencegahan karhutla ini.
"Dalam menangani karhutla tentunya banyak tantangan yang di hadapi, tentunya kita tidak bisa bekerja sendiri, harus bersama sama, untuk itu saya minta melalui seluruh Camat untuk mengajak masyarakat untuk ikut berpartisipasi dan bekerjasama membantu petugas," harapnya
Selanjutnya mengenai penentuan libur sekolah, Bupati Wardan mengatakan masi berkoordinasi dengan pihak Provinsi dan melihat kondisi di daerah.
"Kita terus berkomunikasi dengan pihak Provinsi. Kita siap mengeluarkan surat edaran libur bagi pelajar," tambahnya
Rakor ini turut di hadiri oleh Anggota DPRD Inhil, Asisten I dan II Setdakab Inhil, seluruh Camat dan Polsek serta Danramil se Inhil.
Ketua Mahkamah Agung RI pada tanggal 5 Januari 2011 telah menerbitkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan
Syarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan.
Mahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.
Read More
Silahkan hubungi Pengadilan Agama Tembilahan, Kami siap melayani pencari keadilan.
Telepon : (0768) 23168
Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Alamat : Jl. Soebrantas No.77, Kel. Tembilahan Hilir, Kec. Tembilahan, Kab. Indragiri Hilir, Prov. Riau - 29211
Currently are 130 guests and no members online
Copyright © 2018 Pengadilan Agama Tembilahan By Design. All rights reserved.